Machril ,S.E Memohon Perlindungan Serta Pengembalian Dana Nasabah Oleh Menteri Keuangan adanya Dugaan Penyimpangan RPK PT Asuransi Jiwasraya Sangat Merugikan Nasabah Yang Polisnya Masih Berada Jiwasraya

   


 

Jakarta - Machril, SE sebagai Tim Konsolidasi Nasional Nasabah korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) Kepada. Awak media mengatakan  bahwa hasil pertemuan hari ini kamis 18/9/25 , sangat mengecewakan enggak sesuai dengan time schedule yang ditentukan,ungkapnya. Kecewa. Di Jakarta, kamis, 19 September 2025.


Lebih.lanjut Machril,SE  mengatakan memohon perlindungan serta pengembalian dana nasabah oleh Menteri Keuangan yang baru yaitu Purbaya Yudi Sadewa, mengingat adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan rencana penyehatan keuangan ( RPK ) PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada Likuidasi perusahan dan merugikan nasabah yang polisnya masih berada di Jiwasraya (terlikuidasi), ujarnya.


Machril ,menambahkan bahwa  selama pelaksanaan program restrukturisasi dan rencana penyehatan keuangan terdapat.penyusutan aset PT Asuransi Jiwasraya dari Rp 18, 15103 trilyun pada Desember 2019, menjadi 130 milyar pada tanggal April 2025; sesuai informasi Tim Likuidasi Jiwasraya pada audiensi dengan perwakilan nasabah yang tersisa ,sementara kewajiban terhadap nasabah PT Asuransi Jiwasraya Terlikuidasi lebih dari Rp 200.milyar,paparnya.


Lanjut Machril, Namun keputusan pengadilan tersebut telah diabaikan oleh beberapa pihak yang terkait , termasuk kementrian BUMN , OJK dan PT Asuransi Jiwasraya maupun kementrian keuangan.


Ditambahkannya Machril,  berdasarkan informasi, aset likuid Jiwasraya saat ini hanya Rp 130 milyar, jauh dari cukup untuk membayar kewajiban terhadap nasabah yang mencapai lebih dari Rp 200 milyar , padahal aset sitaan terkait kasus Jiwasraya mencapai 5, 5 trilyun, ujarnya.


Machril memohon agar kementrian keuangan mengizinkan Tim Likuidasi bersama OJK SM kementrian BUMN untuk menggunakan sebagai dana sitaan hasil korupsi Jiwasraya tersebut ( yang disetorkan kejaksaan agung ke kas negara ) guna membayar penuh hak nasabah Jiwasraya 100 persen tanpa potongan,pungkas Machri.(Red)








 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Ex Bendahara Perhimpunan Gandhi Seva Loka Dijerat Pidana

Gambar
   K eterangan Foto: Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja SH.MH,MSI,CBL,CMed.(Foto istimewa). Jakarta. - Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka Melaporkan  Pidana Ex Bendahara  dari Perhimpunan Gandhi Seva Loka. Ke Mabes Polri. Paska Gugatan Perdata yang dilayangkan oleh 2 (dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum, termasuk untuk membuka kasus penyalahgunaan keuangan di Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) dan Badan-Badan Hukum terkait selama 27 tahun terakhir, yang tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian pada Tahap Mediasi. Kini, 22 (duapuluh dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) telah siap untuk menjerat pidana pihak-pihak yang bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi dan bersiap untuk membuat Laporan Polisi di tingkat POLRES, POLDA dan MABES POLRI, serta telah memberikan Surat Kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja & Partners, Advocates & Legal Consultants, Mediator, Fraud In...
Baca selengkapnya

REPLIK Tidak Banyak Dibantah, Aset Para TERGUGAT Terancam di SITA !!!

Gambar
    Keterangan Foto: Adv. Hartono Tanuwidjaja,SH.,MSi.,MH.,CBL.,C.Med.       Kuasa Hukum Penggugat Foto bersama. Jakarta  - Fakta Persidangan perkara nomor 607/2025/PNJakarta pusat. Yang digelar  di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Usai melewati proses sidang dgn JAWABAN dari Kuasa TERGUGAT I (ic. SHYAM RUPCHAND JANIMAL), TERGUGAT II (ic. SHAM KISHINCHAND DARYANANI) dan TERGUGAT III) ic. BHAGWANDAS NARAINDAS) yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut, : - Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel). - Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Error in Persona. Keterangan Foto: Adv. Hartono Tanuwidjaja,SH.,MSi.,MH.,CBL.,C.Med. Kuasa Hukum Penggugat (kanan). MAKA, Para Penggugat telah mengajukan REPLIK atas JAWABAN Para Tergugat tersebut di atas, yang secara panjang lebar telah diuraikan sebagai berikut : Bahwa terkait dengan ketentuan KEANGGOTAAN HAK DAN KEWAJIBAN pada Pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 10 j...
Baca selengkapnya