GAAS.BIZ.ID

  Jakarta –Fenomena penyalahgunaan nama pejabat pemerintah Indonesia kembali mencuat, kali ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial X, yang berdomisili dan menjalankan usaha di kawasan Rasuna Said, Jakarta. X diduga kuat menggunakan nama-nama pejabat tinggi Indonesia sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya. Ia bahkan mencantumkan plang perusahaannya sebagai “mitra resmi pemerintah Indonesia”, serta memamerkan daftar kerja sama yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Menurut Rudi (nama samaran), sesama WNA China yang juga menjalankan usaha di Jakarta, banyak rekannya yang tertipu oleh skema bisnis X. Mereka percaya karena kedekatan X dengan pejabat negara dianggap sebagai “jaminan” bahwa bisnis tersebut legal dan aman. “Awalnya kami percaya karena dia selalu menyebut nama pejabat tinggi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi,” ujar Rudi. Namun belakangan diketahui, sejumlah da...

   Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar Sidang Pembacaan Nota Pembelaan terkait perkara dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ses MA RI) Zarof Ricar, ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Wijaya, dan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat SH, di ruang Prof Dr HM Hatta Ali SH MH, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa,10 Juni 2025. Keterangan Foto: Kuasa Hukum Terdakwa Pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat,SH, Andi Syarifudin,SH. Kuasa Hukum Terdakwa Pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat,SH, Andi Syarifudin,SH Membacakan Nota Pembelaan (Pledoi) di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim Kuasa Hukum. Kuasa Hukum terdakwa pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat,SH, Andi Syarifudin,SH mengatakan, isi Pledoinya krusial sekali yakni kliennya (terdakwa Li...

   Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  menjatuhi hukuman kepada terdakwa Alexander Victor Worotikan, korporasi agar mengembalikan uang sebesar Rp66 miliar kepada negara dan terdakwa Punov Apituley dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dalam kasus perkara dugaan Tipikor di PT Sucofindo Indonesia yang digelar di ruang Kusuma Atmaja 4, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus,Jumat 13 Juni 2025. Kuasa Hukum terdakwa Alexander Victor Worotikan dan Punov Apituley, David Pella SH,MH mengatakan, tanggapannya atas putusan hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus kepada terdakwa Punov Apituley dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 5 tahun,,Hakim tidak menggunakan nuraninya di dalam melihat fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi. "bahwa PT Arara Abadi memang memiliki pekerjaan dengan PT Lintang. Oleh sebab itu, dalam kesaksian PT Arara Abadi mengatakan, bahwa mereka berhutang Rp1,2 miliar sebagai jasa angkut kayu Akasia kepada PT Lintang dan uang it...

   Keterangan Foto :  Machril, S.E Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 : - Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. - Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terha...

Keterangan Foto: Acara diskusi dengan Ketua DPW Asprumnas Jabar terkait kuota dan Kebijakan Pemerintah pusat program 3 juta rumah di Hotel horison Bekasi barat pulang dari Bogor.    Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta -  Dibawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial. “Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  Bogor, Jawa Ba...

   Keterangan Foto :  Machril, S.E Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”. Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih tegas dalam Menangani Kasus Jiwasraya: -  Meningkatkan Transparansi :   OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. -  Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan :  OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. -  Mengedepankan Kepentingan Nasabah  : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah, serta memastikan bahwa nasabah mendapatkan hak-haknya secara adil dan transparan. -...