Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”.

  

Keterangan Foto :  Machril, S.E


Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 :


- Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil.


- Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku.


- Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah, serta memastikan bahwa nasabah mendapatkan hak-haknya secara adil dan transparan.


- Kerja Sama dengan Lembaga Lain : OJK dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus Jiwasraya dan memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diadili secara hukum.


- Meningkatkan Edukasi dan Literasi Keuangan : OJK dapat meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada insan Perusahaan Jasa Keuangan khususnya Perusahaan Perasuransian dan OJK sendiri.


-Memerintahkan Kepada Tim Likuidasi Jiwasraya Untuk Segera Mengembalikan Dan Membayarkan Uang Nasabah Jiwasraya Karena Dasar Hukum Sudah Cukup Dan Perlu Diragukan Lagi.


Dengan langkah-langkah tersebut, OJK dapat lebih tegas dalam menangani kasus Jiwasraya dan memastikan bahwa kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah dapat diselesaikan secara adil dan transparan.


Jangan sikap Jiwasraya arogansi yang selama ini sangat menonjol, sama sekali tanpa disadari merugikan Industri Asuransi secara khusus tapi juga merugikan citra hukum di Indonesia tidak pasti, sehingga investor takut ke Indonesia, malah yang sudah ada hengkang ke luar negeri. Bisa kita rasakan Danantara begitu menjadi uji petik apakah investasi di Indonesia masih aman ?


(Oleh :  MACHRIL, S.E.)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

REPLIK Tidak Banyak Dibantah, Aset Para TERGUGAT Terancam di SITA !!!

Gambar
    Keterangan Foto: Adv. Hartono Tanuwidjaja,SH.,MSi.,MH.,CBL.,C.Med.       Kuasa Hukum Penggugat Foto bersama. Jakarta  - Fakta Persidangan perkara nomor 607/2025/PNJakarta pusat. Yang digelar  di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Usai melewati proses sidang dgn JAWABAN dari Kuasa TERGUGAT I (ic. SHYAM RUPCHAND JANIMAL), TERGUGAT II (ic. SHAM KISHINCHAND DARYANANI) dan TERGUGAT III) ic. BHAGWANDAS NARAINDAS) yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut, : - Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel). - Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Error in Persona. Keterangan Foto: Adv. Hartono Tanuwidjaja,SH.,MSi.,MH.,CBL.,C.Med. Kuasa Hukum Penggugat (kanan). MAKA, Para Penggugat telah mengajukan REPLIK atas JAWABAN Para Tergugat tersebut di atas, yang secara panjang lebar telah diuraikan sebagai berikut : Bahwa terkait dengan ketentuan KEANGGOTAAN HAK DAN KEWAJIBAN pada Pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 10 j...
Baca selengkapnya

Ex Bendahara Perhimpunan Gandhi Seva Loka Dijerat Pidana

Gambar
   K eterangan Foto: Kuasa Hukum Hartono Tanuwidjaja SH.MH,MSI,CBL,CMed.(Foto istimewa). Jakarta. - Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka Melaporkan  Pidana Ex Bendahara  dari Perhimpunan Gandhi Seva Loka. Ke Mabes Polri. Paska Gugatan Perdata yang dilayangkan oleh 2 (dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum, termasuk untuk membuka kasus penyalahgunaan keuangan di Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) dan Badan-Badan Hukum terkait selama 27 tahun terakhir, yang tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian pada Tahap Mediasi. Kini, 22 (duapuluh dua) Anggota Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) telah siap untuk menjerat pidana pihak-pihak yang bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi dan bersiap untuk membuat Laporan Polisi di tingkat POLRES, POLDA dan MABES POLRI, serta telah memberikan Surat Kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja & Partners, Advocates & Legal Consultants, Mediator, Fraud In...
Baca selengkapnya
Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya