Otsus Papua Dianggap Gagal,Ketua Umum. Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3), Antonius Rahabav. Angkat Bicara

 

  



Keterangan Foto : Ketua Umum. Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3), Antonius Rahabav.


Jakarta - Konsep. Strategi Civil Society (masyarakat sipil)  dalam penanganan. Konflik Papua berfokus. Pada  pendekatan humanis, dialog, rekonsiliasi dan pembangunan inklusif yang mengakui dan menghormati hak dan budaya masyarakat asli Papua. Pendekatan ini kontras dengan. Pendekatan keamanan yang sering dianggap memperburuk konflik.hal tersebut diungkapkan Oleh Ketua Umum. Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3), Antonius Rahabav saat. Di wawancara Ekslusif oleh Media Majalah CEO di Jakarta, hari ini Jumat 21/11/2025.


Antonius Rahabav, mengatakan bahwa Langkah Langkah. Konsep  Strategi.  yang  ditawarkan.  Oleh Civil Society  terhadap Pelaksanaan Otonomi. Khusus Papua. Strategi utama yang diusung oleh Civil Society meliputi :


 1. Pendekatan Dialog dan Mediasi Humanistik : Masyarakat sipil, termasuk tokoh agama dan adat. Mendorong penyelesaian konflik melalui dialog yang bermartabat untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan  melalui kekerasan bersenjata. Mediasi Humanistik ini bertujuan untuk pemulihan fisik,mental dan sosial masyarakat yang terdampak trauma konflik.


2. Pembangunan. Inklusif dan Berbasis Kebutuhan Lokal : Strategi ini menekankan pada pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan  kebutuhan spesifik, kondisi sosial, budaya dan. Kearifan lokal masyarakat asli. Papua. Hal ini dilakukan. Untuk mengatasi ketimpangan dan marginalisasi yang menjadi salah satu akar. 


3. Perlindungan Hak Asasi Manusia. (HAM) : Organisasi masyarakat sipil (CSO) fokus pada pemantauan dan Advokasi pelanggaran HAM. Strategi ini bertujuan untuk memastikan. Perlindungan warga. Sipil dan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkonflik termasuk aparat keamanan.


4. Membangun. Kepercayaan dan Rekonsiliasi: melalui. Program program berbasis. Kemanusiaan,seperti dibidang ekonomi,pendidikan, dan kesehatan. Civil Society berupaya membangun kembali. Kepercayaan masyarakat Papua kepada. Pemerintah dan berbagai pihak terkait.yanh sering kali terkikis akibat konflik yang berlarut larut.


5. Penguatan Peran Masyarakat Adat :  melibatkan Dewan Adat Papua (DAP) dan tokoh adat. Dalam perumusan kebijakan dan solusi. Konflik.  Memastikan rasa saling menghormati pengakuan terhadap Hak. Hak.  Kolektif masyarakat adat.


Menurut Ketua Umum. Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3), Antonius Rahabav bahwa, Advokasi kebijakan. : CSO juga berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dari pendekatan keamanan  menjadi pendekatan yang lebih humanis dan holistik, serta. Mendorong reformasi politik  yang lebih demokratis dan partisipatif, jelasnya.


Antonius  Berharap bahwa, "Secara. Keseluruhan, strategi Civil Society bertujuan untuk menciptakan Papua Tanah Damai yang bebas. Konflik,adil,makmur dan bermartabat.dekan menekankan  partisipatif aktif dan kepemilikan solusi oleh masyarakat Papua sendiri, pungkas nya. (red).

[21/11 12.02] Multi Media CEO Indonesia:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Iklim Usaha Tercoreng, WNA China Ini Gunakan Nama Pejabat untuk Menipu

Gambar
  Jakarta –Fenomena penyalahgunaan nama pejabat pemerintah Indonesia kembali mencuat, kali ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial X, yang berdomisili dan menjalankan usaha di kawasan Rasuna Said, Jakarta. X diduga kuat menggunakan nama-nama pejabat tinggi Indonesia sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya. Ia bahkan mencantumkan plang perusahaannya sebagai “mitra resmi pemerintah Indonesia”, serta memamerkan daftar kerja sama yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Menurut Rudi (nama samaran), sesama WNA China yang juga menjalankan usaha di Jakarta, banyak rekannya yang tertipu oleh skema bisnis X. Mereka percaya karena kedekatan X dengan pejabat negara dianggap sebagai “jaminan” bahwa bisnis tersebut legal dan aman. “Awalnya kami percaya karena dia selalu menyebut nama pejabat tinggi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi,” ujar Rudi. Namun belakangan diketahui, sejumlah da...
Baca selengkapnya

Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”.

Gambar
   Keterangan Foto :  Machril, S.E Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 : - Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. - Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terha...
Baca selengkapnya