Merasa Laporan Keterangan Palsu Tidak Diakomodir Krimum Polda Kalsel, Halim Serahkan Surat Keketua Baleg DPR-RI

  


Kotabaru, Kalsel |  – Pelapor terhadap kasus dugaan keterangan palsu yang dialaminya, diduga dilakukan oleh Aspihani Ideris, S.Ap., S.H., M.H. dan Wijiono, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Organisasi Advokat Perkumpulan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) di bawah sumpah pada Pengadilan Negeri Kotabaru, M. Hafidz Halim, S.H., setelah menerima surat pemberitahuan pelimpahan Krimum Polda Kalsel ke Polres Kotabaru ia merasa keberatan dan langsung menyerahkan surat kepada Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI yang juga Anggota Komisi Hukum DPR-RI, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., di Jakarta.



Langkah tersebut dilakukan karena Halim menilai Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Selatan tidak mengakomodir laporan yang ia ajukan terkait dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh Aspihani dan Wijiono terkait Surat Magang LBH Lekem Kalimantan yang hanya berdasarkan Locus Tempus namun tidak mengedepankan Kredibilitas penegakkan Perkara.


“Surat ini saya serahkan secara langsung ke Pak Bob Hasan sebagai bentuk tindak lanjut karena laporan saya di Krimum Polda Kalsel kemaren tidak mendapat kepastian hukum yang jelas dan malah dilimpahkan ke Polres Kotabaru, Alhamdulillah beliau respon sekali masalah keterangan Palsu dibawah sumpah Pengadilan Negeri Kotabaru, karena sebelum beliau terpilih di Komisi Hukum DPR-RI beliau merupakan Pengacara saya saat Praperadilan di Pengadilan Negeri Kotabaru dulu, saya berharap lembaga legislatif dapat turut mengawasi penegakan hukum atas kasus ini karena Peran Penegak Hukum di Rekayasa oleh Oknum Penegak Hukum lainnya masa itu,” ujar Hafidz Halim usai penyerahan surat, Sabtu (18/10/2025).


Dalam surat tersebut, Halim menyampaikan kronologi laporan serta bukti dugaan keterangan palsu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru., Ia juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan laporan oleh penyidik. Kasus saya dipaksakan karena kepentingan, sekarang sudah terang pengakuan Aspihani berdasarkan rekaman suara bahwa Surat Magang saya ditukar oleh Muhajir namun siapa yang menyuruh menukar saya meyakini Oknum Berinisial KT.


Ketua Baleg DPR-RI, Dr. Bob Hasan, menerima langsung surat tembusan itu di Gedung DPR-RI. Ia berjanji akan mempelajari isi laporan dan meneruskannya kepada pihak terkait sesuai kewenangan lembaga.


“Kami akan pelajari laporan ini terlebih dahulu. Prinsipnya, DPR memiliki fungsi pengawasan dan kami akan dorong agar proses hukum berjalan sesuai aturan,” ujar Bob Hasan.


Sebelumnya, laporan dugaan keterangan palsu ini dilayangkan oleh Hafidz Halim ke Polda Kalsel dengan terlapor Aspihani Cs, yang disebut memberikan kesaksian tidak benar dalam perkara pidana di PN Kotabaru. Namun, hingga kini, laporan tersebut tidak menunjukkan perkembangan.


Bukan saya tidak percaya dengan Penyidik di Polres Kotabaru tapi itu kurang objektif karena saya dulu di adili Kotabaru, sehingga kenapa di Polda Krimum laporannya agar tidak Subyektif.

(***)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Iklim Usaha Tercoreng, WNA China Ini Gunakan Nama Pejabat untuk Menipu

Gambar
  Jakarta –Fenomena penyalahgunaan nama pejabat pemerintah Indonesia kembali mencuat, kali ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial X, yang berdomisili dan menjalankan usaha di kawasan Rasuna Said, Jakarta. X diduga kuat menggunakan nama-nama pejabat tinggi Indonesia sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya. Ia bahkan mencantumkan plang perusahaannya sebagai “mitra resmi pemerintah Indonesia”, serta memamerkan daftar kerja sama yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Menurut Rudi (nama samaran), sesama WNA China yang juga menjalankan usaha di Jakarta, banyak rekannya yang tertipu oleh skema bisnis X. Mereka percaya karena kedekatan X dengan pejabat negara dianggap sebagai “jaminan” bahwa bisnis tersebut legal dan aman. “Awalnya kami percaya karena dia selalu menyebut nama pejabat tinggi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi,” ujar Rudi. Namun belakangan diketahui, sejumlah da...
Baca selengkapnya

Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”.

Gambar
   Keterangan Foto :  Machril, S.E Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 : - Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. - Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terha...
Baca selengkapnya