Kuasa Hukum JK Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H., CBL.,C.Med.: Tidak Ada NIK Di Suket Maupun PPATB

 



Jakarta, 17 November 2026 - Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ruang Sujadi, Selasa (17/11/2026).


Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan satu saksi dan satu Ahli Digital Forensik dari Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri.


Usai sidang, Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,CBL.,C.Med.menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan barang bukti digital.


Flashdisk Bukan Milik Terdakwa, Tapi Jadi Barang Bukti Utama


Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H.,CBL.C.Med. mengungkapkan, ada 4 barang bukti yang diperiksa secara digital forensik, yakni HP, SIM Card, Flashdisk, dan Memory Card.


Namun yang diakui berasal dari terdakwa JK hanya 3, yaitu HP, SIM Card, dan Memory Card. Sementara flashdisk berasal dari penyidik, bukan dari kepemilikan JK.


*2. Di HP Data Hilang, Di Flashdisk Penyidik Lengkap*


 "Dari hasil pemeriksaan, di HP sudah tidak terdeteksi lagi. Ada beberapa akun dokumen yang tidak terdeteksi. Justru record komunikasi grup chat SSE itu ada di dalam flashdisk. Artinya, flashdisk itu memuat upaya penyidik untuk merecord kembali percakapan di HP terdakwa secara utuh," ujar Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja



Tanggal Di Flashdisk Bukan Tanggal Upload


Menurut Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja, hasil di flashdisk berbeda dengan yang terekam di HP. Dokumen di flashdisk muncul sesuai tanggal dokumen itu disimpan, bukan tanggal saat di-upload.


"Pada 12 November 2024 menurut keterangan Ahli tidak ditemukan dokumen bukti yang diupload. Pada 12 Desember 2024 baru ditemukan dokumen yang diupload. Inilah perbedaannya," jelasnya.


NPWP 000010, Bukan NPWP Syamrucan Maupun Suresh

Adapun 4 dokumen yang diajukan JPU sebagai barang bukti adalah 1 sertifikat, 1 Akta Jual Beli (AJB), 2 Surat Keterangan (Suket) Notaris, dan 3 lembar Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPATB).


Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja,  meragukan keutuhan sertifikat tersebut, apakah berupa capture foto atau PDF. Sebab yang dijadikan peristiwa pelanggaran data pribadi hanya sertifikat halaman pertama dan terakhir, AJB dua halaman pertama, Suket Notaris satu lembar, dan PPATB satu lembar.


"Di dalam PPATB itu disatukan dengan NPWP. Setelah kita verifikasi, itu bukan NPWP saksi pelapor Syamrucan maupun Suresh Gobindram Vaswani, karena nomornya 000010, nomor tidak dikenal. Tidak ada NIK di situ, baik dalam Suket maupun PPATB," tegasnya.


Saksi Akui Transaksi 2007 Untuk Yayasan, Bukan Pribadi


Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja,  juga menyoroti keterangan saksi Ajay Kumar Gobind Mulani, Sekretaris PGSL merangkap Pembina Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.


Saksi menyatakan transaksi pembelian tanah di Bali tahun 2007 dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua yayasan. Padahal saksi pelapor mengklaim itu pembelian tanah pribadi.


> "Kalau itu milik pribadi, kenapa tahun 2012 hingga 2016 tanah itu dibangun mess guru untuk Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School? Jelas untuk kepentingan yayasan," kata Hartono.


 Penjual Syamrucan, Pembeli Syamrucan


Kejanggalan lain, pada tahun 2017 tanah tersebut dijual kembali kepada yayasan yang diketuai Syamrucan. Penjualnya Syamrucan, pembelinya juga yayasan yang diketuai Syamrucan. Sumber uang Rp16 miliar itu pun dipertanyakan.


Tanah Sudah Diserahkan 2016, Kok Dijual Lagi 2017


"Lebih aneh lagi, SPT yayasan tahun 2016 menunjukkan kedua tanah di Bali tersebut sudah diserahkan kepada yayasan. Kalau sudah diserahkan tahun 2016, kok tahun 2017 dijual kembali ke yayasan? Artinya yayasan membeli dua kali," ujar Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja.


Ahli Dinilai Tidak Tuntas, Tak Bisa Jawab Sabotase Elektronik


Kuasa Hukum lainnya, Syamsudin, S.H. menegaskan pemeriksaan forensik tidak sempurna.


 "Ahli tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Apakah terdakwa melakukan perbuatan itu? Apakah terdakwa melakukan sabotase elektronik? Apakah terdakwa merusak data elektronik pelapor? Itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Ahli," ujar Syamsudin.


Hartono menambahkan, masih banyak hal yang tidak diperiksa dan tidak diminta penyidik, seperti jejak postingan, dari mana upload gambar itu, apakah capture foto atau forward, dan lalu lintas WA sebelumnya.


 "Padahal pemeriksaan digital forensik ini sifatnya berbayar dan tidak gratis," katanya.


5 Saksi Belum Dihadirkan, JPU Bilang Tidak Perlu


Kuasa Hukum JK, Advokat Hartono Tanuwidjaja,  menyebut masih ada 5 saksi di BAP yang belum dihadirkan, yakni Gobind Saptani selaku Ketua Umum PGSL, Notaris Ida Ayu dari Bali, dua saksi dari Bali, dan satu saksi meringankan. Namun JPU menyatakan kelima saksi tersebut tidak perlu dihadirkan dan hanya akan menghadirkan keterangan Ahli.


Sidang selanjutnya, JPU masih akan menghadirkan saksi. Pihak Kuasa Hukum berharap Majelis Hakim memberikan kesempatan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa JK.


---


Ahli Digital Forensik:AKP Fitri Suryana Nur Hamdan


Tim Kuasa Hukum Terdakwa:

Hartono Tanuwidjaja, S.H.,M.Si.,M.H., CBL., C.Med. 

Syamsudin, S.H.

Aprian Rico, S.H.




0 Komentar