Banten – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI Provinsi Banten resmi melayangkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Surat tersebut berisi desakan keras agar DPP PDI Perjuangan segera mencopot jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lebak.
Jika surat desakan ini tidak mendapatkan respons dalam waktu dekat, LSM Laskar NKRI menegaskan akan segera turun ke jalan. Mereka berkomitmen menggelar aksi damai besar-besaran untuk mengawal tuntutan tersebut hingga tuntas.
Tuntutan pencopotan Ketua DPRD Lebak ini mencuat karena yang bersangkutan diduga kuat berkaitan dengan peristiwa penculikan yang menimpa seorang aktivis asal Lebak, Fam Fuk Jhong. Tindakan dugaan penculikan ini dinilai sangat mencederai marwah institusi wakil rakyat dan berbanding terbalik dengan nilai-nilai demokrasi.
Ketua LSM Laskar NKRI DPW Banten , Sigit Priatna Putra menekankan bahwa dugaan keterlibatan tersebut sangat bertentangan dengan semangat sejarah Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli). Peristiwa Kudatuli merupakan tonggak sejarah PDI Perjuangan dalam melawan penindasan dan membela hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan, sehingga tindakan penculikan aktivis dinilai menodai ideologi perjuangan partai itu sendiri.
Di sisi lain, LSM Laskar NKRI DPW Banten memberikan klarifikasi tegas mengenai posisi lembaganya. Pergerakan ini murni berjalan dalam koridor fungsi kontrol sosial untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan di tengah masyarakat. LSM Laskar NKRI menyatakan secara resmi tidak memiliki hubungan personal, kepentingan, maupun keterkaitan struktural apa pun dengan korban, Fam Fuk Jhong.
Melalui rilis ini, LSM Laskar NKRI berharap DPP PDI Perjuangan dapat bersikap bijak, responsif, dan mengambil tindakan tegas terhadap kadernya demi menjaga kepercayaan publik serta merawat nilai historis perjuangan partai PDI Perjuangan
0 Komentar