Advokat. Andarias Suman, S.H.,M.H Angkat Bicara Soal KUHP dan KUHAP yang Baru diberlakukan Pemerintah

  


Keterangan Foto. :  Advokat. Andarias Suman, S.H.,M.H.


Jakarta - Pemerintah Resmi Memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Kedua regulasi pidana baru ini diberlakukan dengan berdasarkan UU No 1 Tahun 2023, dan UU No 13 Tahun 2024.


Advokat. Andarias Suman, S.H.,M.H Kepada.Media Majalahceo.com  mengatakan bahwa, ada yang menarik di KUHAP baru yakni mengenai Opening Statement dan Closing Argument, ini memberi harapan bahwa persidangan akan semakin transparan dan terbuka sehingga keadilan yang diharapkan pencari keadilan bisa terwujud diruang sidang, opening statement dr JPU, Advokat/Terdakwa akan memberi arah persidangan/pembuktian selanjutnya, akhirnya dengan closing argument memastikan bahwa selama persidangan terbukti terdakwa bersalah atau tidak, jelasnya. Di Jakarta,Minggu 4/1/2026.


Menurutnya, Yang kedua yang menarik buat saya adalah peranan JPU  yang sekarang punya wewenang memastikan perkara lanjut kepersidangan atau tidak, P.19 yang selama ini sering menggantung tersangka sekarang tidak lagi, karena  sudah dibatasi, ada kemajuan yakni gelar perkara bersama penyidik dengan JPU  yang akan memastikan proses penyidikan tidak menggantung,ujarnya.


" Tapi menurut saya sebaik apapun aturan hukumnya tetap yang paling utama adalah integritas APH, selama ini begitu banyak rekayasa kasus sampai muncul istilah Prof.Mahfud MD dengan industri hukum karena APH ada oknum APH yang tidak punya integritas dan kasus dijadikan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri,"pungkasnya.(Red).



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Iklim Usaha Tercoreng, WNA China Ini Gunakan Nama Pejabat untuk Menipu

Gambar
  Jakarta –Fenomena penyalahgunaan nama pejabat pemerintah Indonesia kembali mencuat, kali ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial X, yang berdomisili dan menjalankan usaha di kawasan Rasuna Said, Jakarta. X diduga kuat menggunakan nama-nama pejabat tinggi Indonesia sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya. Ia bahkan mencantumkan plang perusahaannya sebagai “mitra resmi pemerintah Indonesia”, serta memamerkan daftar kerja sama yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Menurut Rudi (nama samaran), sesama WNA China yang juga menjalankan usaha di Jakarta, banyak rekannya yang tertipu oleh skema bisnis X. Mereka percaya karena kedekatan X dengan pejabat negara dianggap sebagai “jaminan” bahwa bisnis tersebut legal dan aman. “Awalnya kami percaya karena dia selalu menyebut nama pejabat tinggi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi,” ujar Rudi. Namun belakangan diketahui, sejumlah da...
Baca selengkapnya

Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”.

Gambar
   Keterangan Foto :  Machril, S.E Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 : - Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. - Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terha...
Baca selengkapnya