SATGAS CITARUM HARUM TEGASKAN: MAKSIMAL DENDA 3 MILYAR BAGI PABRIK YANG NAKAL


MAJALAH CEO GROUP - BANDUNG,Pada hari rabu tanggal 12 November 2025,Komandan satgas citarum harum menghadiri dan menjadi salah satu nara sumber pada kegiatan sosialisasi pembinaan industri dan pengelolaan limbah untuk mendukung program Citarum harum yg di laksanakan di Aula Desa Dumbersari Kecamatan Ciparay.


Kegiatan sosialisasi di hadiri oleh kurang lebih 100 org utusan dari berbagai pelaku usaha yg berada di wilayah sektor 1 dan 2 Satgas Citarum Harum.


Dalam kegiatan tsb yang menjadi nara sumber adalah ibu Nita Nilawati Walla, S.P., M.Si,(  Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan), ibu Resmiani, ST., MT (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan) dan  Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto S.H sebagai Dansatgas Citarum Harum.


Adapun penjelasan terkait sangsi administrasi sesuai permen LH no 14/2024 maksimal denda adalah 3 Milyar, tentunya hal ini harus benar benar bisa di terapkan sehingga kedepannya pabrik yg dlm kategori nakal tidak akan mengulang lagi kesalahannya.


Dansatgas menyampaikan masih banyak perbaikan perbaikan yang harus di lakukan oleh perusahan baik secara alat peralatan yang mana di temukan banyak yang tidak layak guna, juga sumber daya manusia yang mengelola limbah harus betul memahami akan limbah yang di buang agar benar benar layak sesuai ketentuan, Jangan sampai mencemari anak sungai dan sungai Citarum muara nya selamatkan sayangilah anak-anak cucu kita demi kelestarian sungai Citarum dari pada merusak 20 Juta warga Jawa Barat lebih memilih menghentikan perusahaan yang nakal yg merusak lingkungannya.


Dansatgas  juga dengan tegas mengingatkan kepada perusahaan agar segera melakukan perbaikan, dan apabila di kemudian hari di laksanakan pengecekan dan tidak ada perubahan, maka Satgas Citarum tidak akan segan untuk menutup pabrik tersebut.


Kegiatan di akhiri dengan tanya jawab interaktif dan para peserta sudah menyampaikan komitmen dengan penuh kesadaran nya untum mendukung kelestarian ekosistem di sungai citarum.

@Yat***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Iklim Usaha Tercoreng, WNA China Ini Gunakan Nama Pejabat untuk Menipu

Gambar
  Jakarta –Fenomena penyalahgunaan nama pejabat pemerintah Indonesia kembali mencuat, kali ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial X, yang berdomisili dan menjalankan usaha di kawasan Rasuna Said, Jakarta. X diduga kuat menggunakan nama-nama pejabat tinggi Indonesia sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya. Ia bahkan mencantumkan plang perusahaannya sebagai “mitra resmi pemerintah Indonesia”, serta memamerkan daftar kerja sama yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Menurut Rudi (nama samaran), sesama WNA China yang juga menjalankan usaha di Jakarta, banyak rekannya yang tertipu oleh skema bisnis X. Mereka percaya karena kedekatan X dengan pejabat negara dianggap sebagai “jaminan” bahwa bisnis tersebut legal dan aman. “Awalnya kami percaya karena dia selalu menyebut nama pejabat tinggi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi,” ujar Rudi. Namun belakangan diketahui, sejumlah da...
Baca selengkapnya

Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”.

Gambar
   Keterangan Foto :  Machril, S.E Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 : - Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. - Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terha...
Baca selengkapnya