RELAWAN SEDULUR JOKOWI TETAP LOYAL KEPADA JOKOWI



  

Keterangan Foto: Paiman selaku Ketua Umum Sedulur Jokowi bersama Jokowi.


Jakarta,4 Nopember 2025 - Maraknya Issue Relawan Jokowi akan meninggalkan Mantan Presiden Ir.Joko Widodo, Ketum Relawan Sedulur Jokowi angkat bicara. Menurut Paiman bahwa issue ini sengaja dihembuskan oleh oknum tertentu yang sengaja memecah belah  Relawan Jokowi yang selama ini menjadi kekuatan politik  Jokowi . 


Keterangan Foto: Paiman selaku Ketua Umum Sedulur Jokowi.

Relawan Jokowi tetap setia dan loyal kepada Jokowi walau saat ini beliau tidak menjabat lagi sebagai Presiden RI. Para Relawan Jokowi tetap loyal dan setia terhadap arahan Jokowi untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. Hal ini diungkapkan Paiman selaku Ketua Umum Sedulur Jokowi setelah mendapat arahan dari Jokowi belum lama ini saat silaturahmi di kediaman Jokowi di Solo Sabtu 1 Nopember 2025. 



Menurut Paiman, Jokowi memberi arahan agar terus mendukung dan mengawal kebijakan Prabowo-Gibran. Menurut Paiman bahwa Relawan merupakan kekuatan politik Jokowi yang selama ini menjadi andalan dalam memenangkan pilpres selama 2 periode, ujar Paiman. Di samping kekuatan partai politik, Relawan Jokowi sebagai penentu kemenangan di pilpres 2014 dan 2019.  Salah satu Relawan yang terus setia dan loyal kepada Jokowi adalah Relawan Sedulur Jokowi. Kami bertekad dalam kondisi apapun Sedulur Jokowi tidak akan meninggalkan Jokowi. Bahkan selaku Ketua Umum Sedulur Jokowi, Paiman berani pasang badan membela Jokowi  sampai dirinya menjadi korban fitnah Ijasah Jokowi dan saat pilpres 2024 Paiman dilaporkan ke polisi dan bawaslu karena mendukung Prabowo-Gibran. Paiman tidak gentar dan takut dirinya menjadi korban, karena Paiman menyakini bahwa Ir.Joko Widodo orang baik dan mantan Presiden RI yang berhasil memajukan Indonesia, sehingga Jokowi patut dilindungi nama baiknya.


Selanjutnya, saat ditanya media apakah Relawan Sedulur Jokowi akan berganti nama, Paiman menyatakan bahwa relawan Sedulur Jokowi tetap ada dan tidak berubah nama, kecuali kelak menjadi partai politik akan berubah nama “Partai Sedulur Nusantara”, ujarnya mengakhiri perbincangannya.(red).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
   OPINI : RUU Perampasan Aset: Ujian Nyali Negara Melawan Koruptor Oleh: Rudy Marjono, S.H. Praktisi Hukum, Owner RM & PARTNERS LAW OFFICE – Jakarta Sudah bertahun-tahun bangsa ini digerogoti oleh korupsi yang mengakar, sistemik, dan nyaris menjadi bagian dari budaya kekuasaan. Namun satu hal yang lebih menyakitkan dari korupsi itu sendiri adalah kenyataan bahwa para koruptor masih bisa hidup nyaman karena kekayaan hasil kejahatannya belum bisa dirampas secara efektif oleh negara. RUU Perampasan Aset sesungguhnya menjadi harapan besar bagi publik untuk menutup celah impunitas itu.  Namun sampai hari ini, pemerintah dan DPR masih saling melempar bola panas—tanpa satupun menunjukkan keberanian politik yang sejati. Padahal, regulasi ini bukan hal baru dalam dunia hukum. Banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemiliknya, tanpa harus menunggu vonis...
Baca selengkapnya

Iklim Usaha Tercoreng, WNA China Ini Gunakan Nama Pejabat untuk Menipu

Gambar
  Jakarta –Fenomena penyalahgunaan nama pejabat pemerintah Indonesia kembali mencuat, kali ini melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial X, yang berdomisili dan menjalankan usaha di kawasan Rasuna Said, Jakarta. X diduga kuat menggunakan nama-nama pejabat tinggi Indonesia sebagai alat untuk membangun kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya. Ia bahkan mencantumkan plang perusahaannya sebagai “mitra resmi pemerintah Indonesia”, serta memamerkan daftar kerja sama yang disebut-sebut melibatkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan. Menurut Rudi (nama samaran), sesama WNA China yang juga menjalankan usaha di Jakarta, banyak rekannya yang tertipu oleh skema bisnis X. Mereka percaya karena kedekatan X dengan pejabat negara dianggap sebagai “jaminan” bahwa bisnis tersebut legal dan aman. “Awalnya kami percaya karena dia selalu menyebut nama pejabat tinggi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang kelihatannya resmi,” ujar Rudi. Namun belakangan diketahui, sejumlah da...
Baca selengkapnya

Machril, S.E.: Masalah Pengembalian Uang Nasabah Jiwasraya Karena OJK Tidak Tegas”.

Gambar
   Keterangan Foto :  Machril, S.E Berikut Beberapa saran untuk membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Tegas Dalam Menangani Kasus Jiwasraya dan Jangan Abai UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2023 : - Meningkatkan Transparansi :  OJK dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penyelesaian pengembalian uang nasabah Jiwasraya, sehingga nasabah dapat memantau perkembangan dan memahami langkah-langkah yang diambil. - Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan : OJK dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Jiwasraya dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih intensif, serta memantau kepatuhan Jiwasraya terhadap peraturan yang berlaku. - Mengedepankan Kepentingan Nasabah : OJK dapat mengedepankan kepentingan nasabah Jiwasraya dengan memprioritaskan penyelesaian kewajiban Jiwasraya terha...
Baca selengkapnya