Ass. Prof. Dr. Menwih, S.H., CTA., BKP., Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum P3HPI untuk Periode 2025-2030.

 

 

Keterangan Foto: Ass. Prof. Dr. Menwih, S.H., CTA., BKP., Resmi terpilih sebagai Ketua Umum P3HPI untuk periode 2025-2030.

 

Keterangan Foto : Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI)



Jakarta - Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia ( P3HPI) Sukses menggelar Kongres yang menetapkan kepengurusan baru di Diamond Room, Mangga Dua Square pada hari. Jumat, (29/8/2025). 


Dalam Kongres yang Digelar berlangsung khidmat tersebut, Ass. Prof. Dr. Menwih, S.H., CTA., BKP., Resmi terpilih sebagai Ketua Umum P3HPI untuk periode 2025-2030.



Keputusan ini disambut baik oleh para anggota, termasuk Ketua Forum, Robby Tompubolon, dan Sekretaris, Sugeng Suthihono. 


Dalam kongres tersebut, disepakati bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) P3HPI tidak mengalami revisi dan tetap berlaku.


Selain pemilihan Ketua Umum, Kongres juga menetapkan Ass. Prof. Dr. Meco Sitarja, S.E., CTC., sebagai Ketua Dewan Sertifikasi dan Prof. Dr. Ariawan Gunadi sebagai Ketua Dewan Pengawas. 


Keterangan Foto : Ass. Prof. Dr. Meco Sitarja, S.E., CTC., sebagai Ketua Dewan Sertifikasi P3 HPI.


Para Anggota berharap, kepengurusan baru ini dapat membawa P3HPI ke arah yang lebih maju dan inovatif dalam menghadapi tantangan di bidang hukum pajak.


Keterangan Foto: Prof. Dr. Ariawan Gunadi sebagai Ketua Dewan Pengawas. P3HPI.


Setelah itu, susunan kepengurusan P3HPI yang lengkap akan dibentuk paling lambat dua bulan sejak tanggal 29 Agustus 2025. 


Proses pembentukan ini akan menjadi langkah awal bagi P3HPI untuk menjalankan program kerja strategis di bawah kepemimpinan baru.(Red).


 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional) M Syawali P, SE., MM. Angkat bicara Terkait Berlaku nya KUHP dan KUHAP Baru

Gambar
                                     Keterangan Foto : . Ketua Umum DPP Asprumnas, M Syawali P, SE , MM. CEO  GROUP-  Pemerintah Resmi Memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Kedua regulasi pidana baru ini diberlakukan dengan berdasarkan UU No 1 Tahun 2023, dan UU No 13 Tahun 2024. Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional) M Syawali P, SE., MM. Angkat bicara T erkait Berlaku nya KUHP dan KUHAP Baru. k epada Awak media ketika berhasil mewawancarai, mengatakan bahwa, Penerapan KUHP dan KUHAP yang asli buatan Indonesia, tentu sangat membanggakan kita semua. Selama ini kita menggunakan produk kolonial setidaknya sudah beratus tahun, dari mulai kita dijajah sampai kita merdeka, revolusi, orde Baru hingga pasca Reformasi.jelasnya kepada. Media CEO GROU...
Baca selengkapnya

Penanganan Laporan Advokat Hafidz Halim Disorot, Diduga Sarat Kejanggalan dan Kriminalisasi

Gambar
   Kotabaru — Penanganan laporan yang menyeret nama advokat M. Hafidz Halim, S.H.,  oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kotabaru, AKP Shoqif Fabrian Y., S.T.K., S.I.K., M.H., menuai sorotan tajam dari kalangan advokat dan pemerhati hukum. Proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi mengarah pada dugaan kriminalisasi profesi advokat. Jumat (16/1/2026). Sorotan ini mencuat lantaran laporan polisi tertanggal 4 Desember 2025 yang menjadi dasar penanganan perkara diduga keliru sejak awal, baik dalam penentuan organisasi advokat, alamat korespondensi, hingga langkah-langkah penyidikan yang dinilai melampaui kewenangan hukum. Laporan tersebut berangkat dari dugaan penggunaan kewenangan sebagai advokat melalui organisasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (P3HI) oleh Wijiono, S.H., selaku Sekretaris Jenderal P3HI, terkait aktivitas hukum Hafidz Halim di Pengadilan Negeri Kotabaru pada period...
Baca selengkapnya

Kesaksian Kunci di PN Banjarbaru Ungkap Dugaan Rekayasa Dokumen LBH Lekem Kalimantan

Gambar
   Banjarbaru, Rabu (21/1/2026) — Sidang lanjutan perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2025/PN BJM yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Selasa (20/1/2026), menghadirkan agenda pemeriksaan bukti surat dari Turut Tergugat (LBH Lekem Kalimantan) serta pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat, M. Hafidz Halim, S.H. Dalam persidangan tersebut, Penggugat menghadirkan lima orang saksi, yakni Muhammad Naufal, S.H., Teguh Angga Maulana, Normilawati, S.E., S.H., Muliadi, dan Deddy Ramdani, S.H. Kelima saksi memberikan keterangan yang dinilai signifikan dalam mengungkap fakta-fakta terkait status kepengurusan LBH Lekem Kalimantan serta dugaan ketidaksahihan sejumlah dokumen yang diajukan pihak lawan yang mengaku-ngaku sebagai Ketua dan Sekretaris LBH Lekem Kalimantan Selatan sejak 2018. Tim Hukum Penggugat, Rita Ria Safitri, S.H., bersama Griana dwinisa, menegaskan bahwa kesaksian para saksi secara konsisten memperkuat dalil gugatan kliennya. “Dari seluruh keterangan saksi hari ini, te...
Baca selengkapnya