Bikers Advocate Indonesia (BAI) : Rakernas 2026 Untuk mengevaluasi program kerja serta menyusun langkah organisasi yang lebih progresif

 


Bandung, Bikers Advocate Indonesia (BAI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 18 Juli 2026 mendatang. Pertemuan strategis ini dijadwalkan berlangsung di Maximo Resto & Garden, yang berlokasi di kawasan Puri Setiabudhi Residence Hotel, Bandung.


​Agenda ini menjadi langkah krusial bagi para advokat pegiat otomotif tersebut dalam merumuskan arah kebijakan serta memantapkan program kerja organisasi untuk periode ke depan.


​Ketua Umum BAI, Dr. Rully Panggabean, S.H., M.H., menegaskan bahwa Rakernas ini merupakan forum vital untuk menyelaraskan visi dan misi seluruh anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.


​”Rakernas bulan Juli nanti bukan sekadar ajang berkumpul. Ini adalah wadah strategis bagi kami untuk mengevaluasi program kerja serta menyusun langkah organisasi yang lebih progresif. Kami ingin memastikan peran BAI sebagai komunitas advokat yang peduli pada dunia otomotif sekaligus berkontribusi dalam penegakan hukum tetap berjalan beriringan secara solid,” ujar Rully.


​Ia menambahkan, Rakernas mendatang juga akan memprioritaskan penguatan solidaritas antaranggota. Sebagai organisasi yang memadukan profesi hukum dengan hobi roda dua, BAI berkomitmen penuh untuk terus menjaga profesionalisme sekaligus marwah komunitas.


​”Melalui Rakernas ini, saya berharap seluruh pengurus dan anggota memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif. Kami ingin BAI terus memberikan manfaat nyata, baik bagi profesi advokat, masyarakat luas, maupun rekan-rekan komunitas motor di tanah air,” tambahnya.


​Senada dengan sang Ketua Umum, Sekretaris Jenderal BAI, Aswin Tarigan, S.H., berharap agenda ini dapat semakin meningkatkan kekompakan seluruh anggota. Ia menekankan filosofi kebersamaan yang menjadi fondasi organisasi.


​”Harapan saya, BAI makin solid dan kompak. Meski di meja hijau kami mungkin berbeda pendapat, namun di jalanan kami tetap satu aspal,” pungkas Aswin.


Di kutip Dari : bedanews.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penanganan Laporan Advokat Hafidz Halim Disorot, Diduga Sarat Kejanggalan dan Kriminalisasi

Gambar
   Kotabaru — Penanganan laporan yang menyeret nama advokat M. Hafidz Halim, S.H.,  oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kotabaru, AKP Shoqif Fabrian Y., S.T.K., S.I.K., M.H., menuai sorotan tajam dari kalangan advokat dan pemerhati hukum. Proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan dinilai sarat kejanggalan dan berpotensi mengarah pada dugaan kriminalisasi profesi advokat. Jumat (16/1/2026). Sorotan ini mencuat lantaran laporan polisi tertanggal 4 Desember 2025 yang menjadi dasar penanganan perkara diduga keliru sejak awal, baik dalam penentuan organisasi advokat, alamat korespondensi, hingga langkah-langkah penyidikan yang dinilai melampaui kewenangan hukum. Laporan tersebut berangkat dari dugaan penggunaan kewenangan sebagai advokat melalui organisasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (P3HI) oleh Wijiono, S.H., selaku Sekretaris Jenderal P3HI, terkait aktivitas hukum Hafidz Halim di Pengadilan Negeri Kotabaru pada period...
Baca selengkapnya

Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional) M Syawali P, SE., MM. Angkat bicara Terkait Berlaku nya KUHP dan KUHAP Baru

Gambar
                                     Keterangan Foto : . Ketua Umum DPP Asprumnas, M Syawali P, SE , MM. CEO  GROUP-  Pemerintah Resmi Memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai hari ini, Jumat (2/1/2026). Kedua regulasi pidana baru ini diberlakukan dengan berdasarkan UU No 1 Tahun 2023, dan UU No 13 Tahun 2024. Ketua Umum DPP Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional) M Syawali P, SE., MM. Angkat bicara T erkait Berlaku nya KUHP dan KUHAP Baru. k epada Awak media ketika berhasil mewawancarai, mengatakan bahwa, Penerapan KUHP dan KUHAP yang asli buatan Indonesia, tentu sangat membanggakan kita semua. Selama ini kita menggunakan produk kolonial setidaknya sudah beratus tahun, dari mulai kita dijajah sampai kita merdeka, revolusi, orde Baru hingga pasca Reformasi.jelasnya kepada. Media CEO GROU...
Baca selengkapnya

Kesaksian Kunci di PN Banjarbaru Ungkap Dugaan Rekayasa Dokumen LBH Lekem Kalimantan

Gambar
   Banjarbaru, Rabu (21/1/2026) — Sidang lanjutan perkara perdata Nomor 109/Pdt.G/2025/PN BJM yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Selasa (20/1/2026), menghadirkan agenda pemeriksaan bukti surat dari Turut Tergugat (LBH Lekem Kalimantan) serta pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat, M. Hafidz Halim, S.H. Dalam persidangan tersebut, Penggugat menghadirkan lima orang saksi, yakni Muhammad Naufal, S.H., Teguh Angga Maulana, Normilawati, S.E., S.H., Muliadi, dan Deddy Ramdani, S.H. Kelima saksi memberikan keterangan yang dinilai signifikan dalam mengungkap fakta-fakta terkait status kepengurusan LBH Lekem Kalimantan serta dugaan ketidaksahihan sejumlah dokumen yang diajukan pihak lawan yang mengaku-ngaku sebagai Ketua dan Sekretaris LBH Lekem Kalimantan Selatan sejak 2018. Tim Hukum Penggugat, Rita Ria Safitri, S.H., bersama Griana dwinisa, menegaskan bahwa kesaksian para saksi secara konsisten memperkuat dalil gugatan kliennya. “Dari seluruh keterangan saksi hari ini, te...
Baca selengkapnya